Arsip Kategori: PERATURAN DESA BANJAREJO TAHUN 2008

PERDES BANJAREJO NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG “PROGRAM KERJA TAHUNAN”

Posted on April 17, 2010 | Tinggalkan Komentar

PERATURAN DESA BANJAREJO

KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA BANJAREJO TAHUN 2008


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang    : Bahwa agar Penyelenggara Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu disusun Program Kerja Tahunan Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat      : 1. Undang-Undang No 72  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,dan atau Pemilihan serta Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Rumusan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Madiun;
Memperhatikan Hasil Rapat Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (LPKMD) Banjarejo pada tanggal 15 Januari 2008

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA KEPET TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Dengan Peraturan Desa ini, menetapkan Program Kerja Tahunan Desa Banjarejo Tahun Anggaran  2008 untuk Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa ini dan pada Akhir Tahun Anggaran diwajibkan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Program Kerja Tahunan ini.

Pasal 3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa atas pelaksanaan Program Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Desa ini disusun oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir dan disampaikan dalam Sidang Paripurna BPD, serta melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Dagangan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo.

Ditetapkan di Banjarejo

Pada tanggal 25 Januari 2008

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN

===================================================

Lampiran     :  PERATURAN DESA BANJAREJO

NOMOR        :  2 TAHUN 2008

TANGGAL   : 25 Januari  2008

_______________________________________________________

PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA BANJAREJO

TAHUN ANGGARAN 2008


BAB I

PENDAHULUAN


1.Keadaan Umum Pemerintahan Desa :

1.1.  Luas Wilayah               :  325 Ha

- Tanah Sawah                      :  120 Ha

- Tanah Tegalan                 :    15 Ha

- Tanah Pemukiman         :    30 Ha

- Tanah Pemakaman        :      1 Ha

- Lain-lain                            :  000 Ha

1.2.  Batas-batas wilayah

- Sebelah Utara                 :  Desa Prambon dan Desa Jetis

- Sebelah Timur                :  Desa Mruwak / Hutan

- Sebelah Selata                :  Desa Jetis dan Desa Dagangan

- Sebelah Barat                 :  Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon

1.3.  Jumlah Penduduk   1366 Jiwa

- Laki-laki                            :     675 Jiwa

- Perempuan                      :     691 Jiwa

- Jumlah Keluarga (KK) :     394 KK

1.4.  Tatanan Penduduk

- Jumlah Rukun Tetangga      :   8 RT

- Jumlah Rukun Warga           :   3 RW

- Jumlah Dusun                         :   2 Dusun

1.5.  Status dan Tingkat Pendidikan

- Tidak sekolah                        :  150 jiwa

- TK/RA                                      :    35 jiwa

- SD                                               :  401 jiwa

- SLTP                                          :  435 jiwa

- SLTA                                         :  330 jiwa

- Perguruan tinggi                  :    15 jiwa

1.6.  Mata Pencaharian

- Petani                                       :  126 Orang

- Buruh Tani                             :   223 Orang

- Peternak                                 :       5 Orang

- Tukang Bangunan               :     15 Orang

- Kuli Bangunan                     :     20 Orang

- Pengusaha / Pengerajin  :       5 Orang

- Pedagang Toko/Warung :     25 Orang

- Karyawan Swasta               :     12 Orang

- Pegawai Negeri Sipil          :       6 Orang

- TNI/POLRI                           :       7 Orang

- Pensiunan PNS                    :       2 Orang

- Veteran / Janda veteran:       9 Orang

- TKI / TKW                             :     65 Orang

- Lain-lain                                :        - Orang

1.7.  Potensi Ekonomi & Sumber Daya Alam

- Tanaman Padi

- Tanaman Ketela

- Tanaman Kacang Tanah

- Tanaman Jagung

- Ternak Sapi

- Ternak Kambing

- Ternak Ayam

- Ternak Ikan

- Penggalian pasir di sungai, dan

- Penggalian batu gebal di sekitar sungai

1.8. Sarana dan Prasarana yang ada

- Sekolah Dasar                     : 1 buah

- Taman Kanak-kanak        : 1 buah

- Polindes                               : 1 buah

- Posyandu                            : 1 tempat

- Masjid                                  : 2 buah

- Musholla                             : 8 buah

- Pos kamling                       : 2 buah

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

2.1.  Kepala Desa

2.2.  Sekretaris Desa

2.3.  Staf Urusan, terdiri dari :

-         Staf Urusan Umum

-         Staf Urusan Pemerintahan

-         Staf Urusan Keuangan

2.4.  Pelaksana Tehnik Lapangan, terdiri dari :

-         Pelaksana Tehnik Lapangan I   (Bagian Kurir)

-         Pelaksana Tehnik Lapangan II  (Bagian Pembangunan)

-         Pelaksana Tehnik Lapangan III (Bagian Kesra/Modin)

2.5.  Unsur Wilayah / Kepala Dusun, terdiri dari :

-         Kepala Dusun I   (Banjarejo)

-         Kepala Dusun II  (Banjarejo)

-         Kepala Dusun III (Gebang)

-         Pembantu Kasun

3. Pemegang jabatan Pemerintah Desa

3.1.           Kepala Desa                                                      :  Drs. H. Mahidin Azhari

3.2.           Sekretaris Desa                                               :           -

3.3.           Staf Urusan Umum                                        :  Subagiyo

3.4.           Staf Urusan Pemerintahan                         :  Mustofa

3.5.           Staf Urusan Keuangan                                  :  Kusnudin

3.6.           Pelaksana Tehnik Lapangan I   (Bagian Kurir)  :  Sugito

3.7.           Pelaksana Tehnik Lapangan II  (Sambong)      :  Tarmudji

3.8.           Pelaksana Tehnik Lapangan III (Modin)            :  Kusnudin

3.9.           Kepala Dusun I   (Banjarejo)                                    :  Adi Sulahman

3.10.   Kepala Dusun I  (Banjarejo)                                          :           -

3.11.   Kepala Dusun II (Gebang)                                              :  Suyanto

3.12.   Pembantu Kasun                                                               :  Sri Ruchami

4. Kelembagaan Desa

4.1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4.2. Lembaga Pemberdayaan & Kesejahteraan Masyarakat Desa (LPKMD)

4.3. PKK

4.4. Ta’mir Masjid

4.5. Remaja Masjid

4.6. Karang Taruna Sinar Mulia

4.7. Kelompok Tani

4.8. Kelompok Tani Hutan (MPSDH)

BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

1. Kebijakan Umum Pemerintah Desa

Dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Desa  untuk Tahun Anggaran  2008,  Desa Banjarejo, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun,  Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan  beberapa Peraturan Desa,  diantaranya meliputi :

1. Peraturan Desa tentang Penyusunan APBDes untuk anggaran 2008.

2. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes untuk tahun anggaran 2008.

3. Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes untuk tahun anggaran 2008.

2. Rencana Kegiatan / Program Kerja

Rencana Kegiatan / Program Kerja  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  Desa Banjarejo, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan baik dan lancar,  hal ini  dikarenakan  pihak Pemerintah Desa Banjarejo,  Kecamatan Dagangan,  Kabupaten  Madiun dalam penyusunan nya telah melibatkan berbagai unsur / elemen masyarakat,  seperti  Tokoh Masyarakat,  Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua-ketua RW, Ketua-ketua RT, BPD serta Pengurtus LPKMD.

Adapun Pelaksanaan Pogram Kerja Tahun Anggaran 2008 telah disepakati meliputi :

  1. Program Kerja Tahunan Desa Banjarejo Tahun Anggaran  2008.
  2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2008.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2008.
  4. Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran   2008.
  5. Penjabaran   Perubahan   Anggaran  Pendapatan   dan   Belanja  Desa   Tahun Anggaran   2008.
  6. Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (PAPBDes)   Tahun Anggaran 2008.
  7. Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Desa Tahun Anggaran 2008.

3. Tujuan/Sasaran Penyusunan Program Kerja Tahunan 2008

3.1 Tujuan :

-  Memberikan  suatu  gambaran  tentang  perkembangandesa  dalam bidang

Pemerintahan,  bidang  Pembangunan  dan  bidang Kemasyarakatan  yang

akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2008

-  Sebagai suatu pedoman bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara dan penanggungjawab utama dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

-  Sebagai pedoman pembuat keputusan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan berbagai keputusan Desa lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2008.

3.2 Sasaran

Yaitu terlaksananya Program  Kerja Tahunan Desa  dalam  tahun Anggaran

2008  sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan  oleh masyarakat

Desa  baik  dalam  bidang   Pemerintahan,   bidang  Pembangunan   maupun

bidang Kemasyarakatan.

4. Pokok-pokok permasalahan dan upaya penyelesaian

4.1 Permasalahan :

a. Bidang Pemerintahan.

- Bidang Pemerintahan.Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang administrasi & managemen di pihak perangkat dan Lembaga Desa

-         Tatanan birokrasi belum efektif

-         Disiplin kerja dan profesionalisme yang masih rendah

-         Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Lembaga-lembaga Desa dengan pihak pemerintahan Desa.

-         Keterbatasan sarana perkantoran dan kurangnya keseimbangan pelayanan masyarakat

-         Sistem pemerintahan yang masih lemah.

b. Bidang Pembangunan.

-         Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir sehingga masih banyak yang memindahkan batu gebal dari sungai untuk kepentingan pribadi

-         Kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi swadaya pembangunan sarana umum

-         Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat/membangun pagar rumah khusunya yang berhadapan dengan jalan raya

-         Kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan slokan dan penjagaan kebersihan.

c. Bidang Kemasyarakatan.

-         Masyarakat kurang aktif dalam partisipasi pengambilan kebijakan publik.

-         Jumlah pengangguran untuk penduduk usia kerja masih besar, terutama di kalangan generasi muda.

-         Kurangnya keterampilan dan dedikasi masyarakat dalam berbagai jenis lapangan kerja

-         Sumber penghasilan& pendapatan masyarakat masih sangat rendah

4.2 Upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan

a. Bidang Pemerintahan

-         Mengirim perangkat dan unsure Lembaga Desa untuk mengikuti kursus-kursus dan pelatihan di bidang administrasi & managemen.

-         Mengadakan pembinaan mental dan bimbingan kerja yang lebih efektif

-         Meningkatkan hubungan silaturrahim antar perangkat dan Lembaga-lembaga Desa

-         Membina sikap disiplin dan tanggungjawab secara kontinyuitas

Bidang Pembangunan

-         Memberi nasihat dan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya banjir yang alamiah

-         Meningkatkan swadaya masyarakat dalam hal pembangunan desa untuk kepentingan bersama

-         Meningkatkan upaya pembangunan pagar, slokan dan penjagaan kebersihan baik dengan dana pribadi maupun subsidi pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat.

b. Bidang Kemasyarakatan

-         Perlunya upaya Pemerintah Desa untuk memberikan informasi lapangan pekerjaan dengan memfasilitasi dan memberikan informasi  peluang kerja/usaha, serta berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Disnakertran, Dinkessos, Disperindag

-         Memberikan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap warga masyarakat pengangguran terutama pada kalangan generasi muda

-         Meningkatkan komunikasi riel antar warga masyarakat melalui kegiatan arisan kelompok RT, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid dan Forum Rembug Dusun serta konfrensi perangkat dan Lembaga Desa..

BAB III

RENCANA KEGIATAN RUTIN TAHUN 2008


1. Rencana kegiatan dalam Tahun Anggaran 2008.

  1. Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Kelurahan;
  4. Sosialisasi Produk-Produk Hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Desa, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun;
  5. Penerbitan administrasi Pemerintah Desa, Lembaga dan Organisasi Sosial masyarakat yang ada di desa;
  6. Peningkatan fungsi dan peran Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa;
  7. Peningkatan partisipasi dan koordinasi antara Lembaga-lembaga Desa dalam segala aspek kehidupan serta sumber dayanya;
  8. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  9. Peningkatan Swadaya masyaraka;
  10. Peningkatan pelayanan pada masyarakat

2.  Kegiatan rutin Tahun Anggaran 2008

  1. Penerbitan, pengelolaan dan pengadaan Peraturan Desa, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa;
  2. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang isi Perda-perda Kabupaten serta Perbub Madiun;
  3. Penerbitan data dan administrasi Kantor Kepala Desa serta managemen Pemerintah Desa;
  4. Konfrensi rutin antara Kepala Desa dan perangkat Desa yang diadakan satu kali dalam seminggu;
  5. Peningkatan fungsi kerja Staf Pemerintah Desa, Kasun dan Unsur Pelaksana Teknik Lapangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing;
  6. Difungsikan Lembaga Perekonomian Desa yang ada, untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara maksimal;

2. Rencana biaya kegiatan

Untuk merealisasikan program kegiatan rutin dalam tahun anggaran 2008 ini sebesar Rp 735.820.000,-

BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008


1. Tujuan dan sasaran

  1. Peningkatan kesejahteraan masyarakt desa
  2. Pemerataan pembangunan sampai ketingkat dusun dan RT
  3. Pemberdayaan potensi yang ada di desa, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Kegiatan–kegiatan bidang pembangunan

1. Pembangunan Sarana-Prasarana Pemerintah Desa

No Rencana Program / Kegiatan Target Volume Lokasi
1 2 3 4
1

Rehab Kantor Kepala Desa

 8m x 24m x 8m

Kantor Kades

2

 Pembuatan pagar kantor Kades 1 1/2 m x 25m Kantor Kades

3

 Perbaikan tempat wudhu dan hadas 3m x 4m Kantor Kades

4

 Pembuatan ruang ibadah / musholla 2m x 2m Kantor Kades

5

 Pembuatan 7 papan nama Lembaga Rp 1.250.000 Kantor Kades

6

 Pengadaan komputer Kantor Kades 1 unit komputer Kantor Desa

2. Pembangunan Sarana-Prasarana Umum & Jalur Usaha/Produksi

1 2 3 4
1 Perbaikan irigasi dan jaringan 60cm x 1000m Kawasan U.Tani

2

 Pengaspalan jalan usaha tani 3m x 1000m Jalan usaha tani

3

 Makadam jalan usaha tani 3m x 1000m Slengar-Semadu

4

 Slokanisasi 50cmx50x1500m Jalur 8 RT

5

 Pembuatan bronjong tebing sungai 2m x 20m x 4m RT 04/05/06

6

 Rehab pelengsengan sungai 40m x 2m x 20cm RT 05

7

 Pembangunan Polindes & peralatan 1 Polindes RT 06

8

 Rehab Musholla Ar-Rahman 25 zak semen + RT 05

9

 Pembuatan tempat wudhu dan hadas 3m x 2m x 1m Masjid Gebang

3. Pembangunan Sarana-Prasarana Olahraga

1 2 3 4
1 Pembuatan lapangan volly ball 12m x 25m RT 07
2 Rehabilitasi lapangan volly ball 12m x 25m RT 06
3 Pengadaan Meja ping pong Rp 1.200.000,- Kantor Kades
4 Pengadaan seragam Volly ball Rp 2.500.000 Desa Banjarejo

4. Pembangunan Sarana-Prasarana Keamanan

1 2 3 4

1

 Pembangunan pos kamling I 2m x 2m x 2m RT 01

2

 Pembangunan pos kamling II 2m x 2m x 2m RT 03

3

 Pembangunan pos kamling III 2m x 2m x 2m RT 06

4

 Pembangunan pos kamling IV 2m x 2m x 2m RT 07

5. Pembangunan Sarana-Prasarana Rumah tangga

1 2 3 4
1 Rehab rumah tidak layak huni 7 rumah RT 02/03/07/08

2

 Pembuatan MCK Gakin 4 MCK RT 01//02/03

3

 Bantuan dana kesihatan 85 Gakin RT 01 – 08

4

 Bantuan sembako 85 Gakin RT 01 – 08

6. Pembangunan Sarana-Prasarana Pemberdayaan Manusia & Usaha

1 2 3 4

1

 Pengadaan bibit penghijauan 5000 bibt jati Desa Banjarejo

2

 Pengadaan binatang ternak GAKIN 10 sapi, 30 kmbg Desa Banjarejo

3

 Pengadaan alat bengkel 1 kompresor +alat Desa Banjarejo

4

 Pengadaan alat memasak TP-PKK Rp 3.000.000 Desa Banjarejo

5

 Pengadaan alat musik DISBAND 1 orgen Desa Banjarejo

6

 Pengadaan seragam DISBAND Rp 12 anggota Desa Banjarejo

7

 Pengadaan seragam Gembrung Rp 35 anggota Desa Banjarejo

8

 Pelatihan memasak (Tata Boga) 30 orang Desa Banjarejo

9

 Pelatihan salon kecantikan 5 orang Kabupaten

10

 Pelatihan menjahit & bordier 5 orang Provinsi

11

 Pelatihan bengkel/mikanik 5 orang Provinsi

12

 Pelatihan pertukangan 5 orang Provinsi

13

 Pelatihan komputer & service HP 10 orang Provinsi

14

 Simpan-pinjam modal UKM/UMKM 20 pengusaha Desa Banjarejo

15

 Simpan pinjam khusus perempuan 10 orang Desa Banjarejo

7. Pembangunan Lain-lain

1 2 3 4

1

 Kegiatan Posyandu BALITA 110 BALITA RT 03 dan RT 07

2

 Kegiatan Posyandu LANSIA 150 LANSIA RT 03 dan RT 07

3

 Kegiatan UP2K - Desa Banjarejo

4

 Kegiatan Desa Siaga 4 Kelompok Desa Banjarejo

5

 Kegiatan Tim Penggerak PKK 4 Pokja PKK Desa Banjarejo
BAB V
SUMBER PENERIMAAN DESA DAN RENCANA PENGELUARAN DANA KEGIATAN RUTIN/PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008
1. Penerimaan

Adapun sumber dana / besarnya penerimaan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2008  antara lain bersumber dari :
1.1. Pendapatan Asli Desa meliputi

- Sisa perhitungan lebih tahun lalu

- Hasil Usaha Desa

- Pengelolaan Kekayaan Desa

- Swadaya dan partisipasi

- Gotong-royong masyarakat

- Lain-lain pendapatan yang sah

Rp  00.000.000,-

Rp178.500.000,-

Rp       500.000,-

Rp   20.000.000,-                       Rp   32.500.000,-

Rp     2.500.000,-
1.2. Dana perimbangan dari hasil PBB Rp     1.500.000,-
1.3. Bantuan pemerintah kabupaten:

- Alokasi Dana Desa (ADD)

- Penghasilan Tetap Aparat Desa

Rp   73.000.000,-

Rp   48.600.000,-
1.4. Bantuan Pemkab dalam Program khusus Rp 135.500.000,-
1.5. Bantuan pemerintah Pusat dan Provinsi

- Bantuan RASKIN

- Dana PNPM-MP

 Rp   19.720.000,-

Rp 220.000.000,-
1.6. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat Rp   3.500.000,-
Jumlah Penerimaan Rp 735.820.000,-
2 Pengeluaran

Adapun rencana biaya / pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2008  terinci sebagai berikut :
2.1. Rencana biaya rutin sebesar Rp 331.010.000,-
2.2. Rencana biaya pembangunan Rp 404.810.000,-
Jumlah Pengeluaran Rp 735.820.000,-

BAB VI

P E N U T U P

Dengan paparan beberapa keterangan di atas, kami bersyukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan bimbingan dan kesihatan  sehingga Program Kerja Tahunan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 ini dapat terselesaikan dan terwujud sedemikian rupa.

Besar harapan kami, program kerja ini dapat membawa manfaat untuk semua pihak sekaligus dapat menjadi bahan rujukan dan pedoman bagi pihak Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa yang ada serta semua komponen masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan partisipasi pengambilan kebijakan  publik  khususnya dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dan kepada pihak Pemerintah Daerah, sangatlah diharapkan adanya sistem kontrol dan pembinaan yang bersifat praktis-membangun terhadap realisasi Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2008 ini, sehingga dapat membantu perjalanan Pemerintahan Desa Banjarejo menuju sukses dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada..

Banjarejo; 25 Januari 2008

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN


→ Leave a comment

Ditulis pada PERATURAN DESA BANJAREJO TAHUN 2008

PERATURAN DESA BANJAREJO NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG RPJMDes (2008-2012)

Posted on April 17, 2010 | Tinggalkan Komentar

PERATURAN DESA BANJAREJO

NOMOR 1  TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2008 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang    : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di desa  perlu disusun  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang mengatur kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan desa kita tahun kedepan ;
b. bahwa  untuk  menyusun  RPJM-Desa  sebagaimana di maksud huruf a,  telah  diselenggarakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan    Desa ( MusrenbangDes ) ;
b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ;
Mengingat      : 1. eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007, tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007, tentang Pedoman dan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2006 –2009 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 seri E ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1/D ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2/E ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa  ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5/E ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa / Kelurahan ( LPKMD/K ) ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2/D );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan  ( LPKMD/K ) ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10/E ) ;
13. Peraturan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) ;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA ) DESA BANJAREJO TAHUN 2008 – 2012, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjarejo dan Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
5. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana mkerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerrintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ).
6. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPKMD adalah lembaga masyarakat yang bersifat local dan secara organisatoris berdiri sendiri yang berkedudukan di desa dan yang tumbuh, dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
8. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB  II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa ;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPKMD ;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPKMD, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama ;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa ;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerrintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPKMD, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama ;
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melaksanakan Musrenbang Desa membahas RPJM-Desa ;
7. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa ;
8. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa ;

BAB  III

KEGUNAAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. RPJM-Desa ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa secara terpadu dan partisipatif ;
2. RPJM-Desa sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) setelah dibahas dalam forum Musrenbang Desa pada setiap tahunnya.;

BAB  IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal  5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan  di Desa  Banjarejo

Pada tanggal 25 Januari 2008

Kepala Desa Banjarejo

Drs. H. MAHIDIN
Diundangkan di Desa

Pada tanggal

Sekretaris Desa

____________________
LEMBARAN DESA BANJAREJO TAHUN 2008 NOMOR 01

→ Leave a comment

Ditulis pada PERATURAN DESA BANJAREJO TAHUN 2008