PERDES BANJAREJO NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN DESA
DESA BANJAREJO
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
( BUMDes ) “AL-IKHLAS”
DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN

=====================================================================================

DESA BANJAREJO
TAHUN 2011

Website : http://desabanjarejo.wordpress.com

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN DAGANGAN
DESA BANJAREJO
Jalan : A.P. Gunawan, No. 280, Telephone (0351 7073434

Website : http://desabanjarejo.wordpress.com

PERATURAN DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang : a.

b. bahwa untuk meningkatkan perekonmian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa
bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebutpada huruf a dinatas berdasaran ketentuan pasal 213 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencaaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2000 Nomor 10 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 11/ E);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan danPengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANJAREJO
DAN
KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Banjarejo
2. Desa adalah Desa Banjarejo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjarejo
4. Perangkat desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo.
6. Desa adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan purusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkam asal- usul dan adt-istiadat setempat yangdiakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD. Adalah lembaga yangmerukan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara pemerintah desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah angggota masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.
12. Pemegang saham adalah Pemerintah Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II
BENTUK DAN TUJUAN BUMDes

Pasal 2

Bentuk BUMDes adalah :
1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disetiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDes dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDes adalah perusahaan Desa (Perusdes)
4. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama “AL-IKHLAS”
Pasal 3
TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. meningkatkan
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDes meliputi :
1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil prodok-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunaan.
3. Usaha Indrustri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
5. Perdagangaan Saprodi,Pupuk dan obat-obatan Pertanian
6. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
7. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 5
PENGEMBANGAN USAHA

1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui musyawarah desa.
2. Pengembangan BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat ( 2 ) Mak BUMDes “AL-IKHLAS “ berhak menjalankansegala usaha sertatindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal..

BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6
1. BUMDes AL-IKHLAS berkedudukan di lingkungan Desa Banjarejo.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 7

1. Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.
Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari ;
a. Unit Persewaan Gedung Serba Guna Rp 12.000.000,-
b. Unit LPMD Rp 15.000.000,-
c. Unit UPK GERDU TASKIN Rp 62.000.000,-
d. Unit PUAP Rp 95.000.000,-
e. Unit UPKu Rp 35.000.000,-
2. Bantuan dari Pemerintah Pusat,Propinsi, Daerah.
3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan.
4. Penyerahan modal pihak ke-tiga / swasta.
5. Permodalan dari masyarakat.

BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8
ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada di luar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 ( lima ) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9
SUSUNAN PENGURUS

1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari Ketua, Seketaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha.
4. Kepala Unit Usaha :
a. Unit Persewaan Gedung Serba Guna
b. Unit UPK GERDU TASKIN
c. Unit LPMD
d. Unit PUAP
e. Unit UPKu

Pasal 10
PENASIHAT / PEMBINA

1. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasantentang persoalan BUMDes.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11
BADAN PENGAWAS

1. BadanPengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
a. Mengikuti perkembangan BUMDes.
b. Memberikan pendapat,nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
c. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
d. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12
KEPENGURUSAN

1. Pengurus mempunyai tugas :
a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanaan ekonomi Desa yang adil dan merata.
c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya.
d. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
e. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi :
i. Keebutuhan pendanaan.
ii. Pengadaan barang.
iii. Penyimpanan dan Pendristribusian
iv. Inventaris dan Pemeliharaan .
v. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
vi. Lain-lain hal sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 13
PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

1. Penduduk Desa Banjarejo, mempunyai Jiwa wirausaha,berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kopetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
5. Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatanusaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam fórum / musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan ) meliputi :
a. Latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan
b. Pelaksanaan ketenagakerjaaan
c. Produksi dan pemasaran
d. Keuntungan dan kerugian
e. Hambatan
f. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikanLaporan pertanggung-jawaban keuangan laba kepada Kepala Desa.

Pasal 15
KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal dunia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
5. Tersangka tindak pidana kejahatan.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDes adalah 1 Januari 2012
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut :
a. Dana Cadangan 10%
b. Kas Desa 20%
c. Ketua 5%
d. Kepala Unit usaha & Pengurus 10%
e. Penasihat 5%
f. Badan Pengawas 5%
g. Pemegang Saham 40%
h. Dana sosial dan pendidikan 5%

Pasal 17

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekyaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat mengunkan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apaabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 18

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila meninbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dantidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 19

1. Pengelolaan Secara trasparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktip dalamperencanaan,pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara akseptebel (dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi hasil dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 20

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan yang berlaku di BUMDes, dikenakan sanksi-sanksi berupa :
a. Peringatan Lisan.
b. Peringatan Tertulis.
c. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
d. Diajukan ke Pengadilan
2. Apbila pengurus tidak melaksanakan kewajiban meyelengarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3, 4, 5 Peraturan Desa (PERDES) ini akan dikenai sanksi.
3. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib mengunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. BukuadministrasiBUMDes terdiri dari:
a. Buku pengurus
b. Buku Notulen,Agenda surat Masuk Dan Keluar
c. Buku Kas dan Progam Kerja
d. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
4. Pembinaan Teknis BUMDes dilakuakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas danfungsi.
5. BAPEMMAS Kabupaten Madiun melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan,dan pengawasan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banjarejo
Pada tanggal 20 Desember 2011

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN
Diundangkan di Banjarejo
Pada tanggal 20 Desember 2011

( Drs. H. Mahidin )

=================================================================

LEMBARAN DESA BANJAREJO, KECAMATAN DAGANGAN, KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR : 12 Tahun 2011
TANGGAL : 20 Desember 2011

SUSUNAN PENGURUS BUMDes
“AL-IHKLAS”
DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

NO
N A M A
J A B A T A N

KETERANGAN

1
2
3
4
5
6
7
Drs. H. MAHIDIN MAHFUDZ S.Pd. I
SOECIPTO
Hj.NURUL HIDAYATI
YUDO NURWIYANTO
ZENI FARIDA S.Ag
SOGINI SUMARTA
PENASEHAT
PENGAWAS
PENGAWAS
PENGAWAS
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
KEPALA DESA
KETUA BPD
KETUA LPKMD
KETUA TP.PKK
TOKOH MASYARAKA
TOKOH MASYARAKAT
TOKOH MASYARAKAT

Banjarejo, 20 Desember 2011

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR : 12 Tahun 2011
TANGGAL : 20 Desember 2011

STRUKTUR ORGANISASI BUMDes “AL-IKHLAS”
DESA BANJAREJO-DAGANGAN-MADIUN
TAHUN 2011

PENASEHAT
—————————–
KEPALA DESA

Drs.H.Mahidin

PENGAWAS
—————————————
1. Mahfud S.Pd.I (Ketua BPD)
2. Soecipto (Ketua LPKMD)
3. Dra.Hj.Nurul Hidayati
(Ketua TP PKK)

KETUA
—————————–
Yudo Nurwiyanto

SEKRETARIS
———————————-
Zeni Farida S.Ag

BENDAHARA
———————————–
Sogini Sumarta

KA UNIT USAHA
UPK Gerdu Taskin
—————————–
Zainal Arifin
KA UNIT USAHA
PERSEWAAN GEDUNG SERBA GUNA
—————————–
Sugito
KA UNIT USAHA
LMD
—————————–
Soecipto

KA UNIT USAHA
PUAP
—————————–
Subagiyo
KA UNIT USAHA
UPKu “Mutiara Biru”
—————————–
Anang Isbianto

Banjarejo, 20 Desember 2010

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR : 12 Tahun 2011
TANGGAL : 20 Desember 2011

SUSUNAN PENGURUS UNIT USAHA
BUMDes ”AL IKLAS”

DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN

NO UNIT USAHA JABATAN KETERANGAN
NAMA PENGURUS

PERSEWAAN GEDUNG SERBA GUNA
1 SUGITO KETUA
2 JOKO LELONO SEKRETARIS
3 SUSMIYATI BENDAHARA

UPK GERDU TASKIN
1 ZAINAL ARIFIN KETUA
2 TRI MULYONO SEKRETARIS
3 MUJIONO BENDAHARA

LPMD
1 SOECIPTO KETUA
2 PUJI HERMAWAN SEKRETARIS
3 SUPRARTI BENDAHARA

PUAP
1 SUBAGIYO KETUA
2 ANAS BAKRON SEKRETARIS
3 HARINI BENDAHARA

UPKU
1 ANANG ISBIANTO KETUA
2 ERNA FATMAWATI SEKRETARIS
3 KUSNUDIN BENDAHARA

Banjarejo, 20 Desember 2011

KEPALA DESA BANJAREJO

Drs. H. MAHIDIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( B P D )
DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “AL-IKHLAS”
SEBAGAI PEUSAHAAN DESA (PERUSDES)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

Menimbang : a.

b. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2000 Penetapan PeraturanDesaatas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.bahwa wadah yang mengelola Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf b. Rancangan Peraturan Desa Banjarejo tentang Pendirian BUMDes “AL-IKHLAS” sebagai Perusahaan Desa perlu mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1.
2.

3.

4.

5.

6.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Perturan Daerah Kabupten Madiun No.3 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang peraturan desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 15 s/d 16 Desember 2011
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG PENDIRIAN BUMDes “AL- IKHLAS” SEBAGAI PERUSAHAAN DESA

Pasal 1
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banjarejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Pasal 2
Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes ”AL-IKHLAS”

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarejo
Pada tanggal 20 Desember 2011

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

MAHFUD S.Pd.I
( Ketua )

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [BPD]
DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA BANJAREJO

Pada hari ini senin tanggal Sembilan belas bulan Desember dua ribu sebelas bertempat di Gedung Serba Guna Desa Banjarejo telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang membahas pendirian BUMDes ”AL-IKHLAS’ yang merupakan Perusahaan Desa .
Hadir dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
a. Seluruh Anggota BPD Desa Banjarejo
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Banjarejo
c. Ketua dan anggota LPKMD Desa Banjarejo
d. Ketua dan Pemgurus TP PKK Desa Banjarejo
e. Pengurus Karang Taruna (pemuda)
f. Tokoh Masyarakat dan Pengurus RT
Pada Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah menyepakati / menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Pendirian BUMDes ’’AL- IKHLAS” sebagai Perusahaan Desa (Perusdes)
2. Membentuk Pengurus BUMDes yang terdiri dari :
a. Kepala Desa sebagai Penasehat
b. Ketua BPD sebagai Pengawas
c. Pengurus/pengelola yang terdiri dari :
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Kepala Unit usaha
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Banjarejo, 19 Desember 2011
BPD Desa Banjarejo

MAHFUD, S.Pd.I

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

Hari/Tanggal
Jam
Tempat
:
:
:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

NO

N A M A
JABATAN / ALAMAT
TANDA TANGAN

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

Banjarejo, 20 Desember 2011
BPD Desa Banjarejo

MAHFUD, S.Pd.I

SUSUNAN PENGURUS BUMDes
“AL-IHKLAS”
DESA BANJAREJO
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

NO
N A M A
J A B A T A N

KETERANGAN

1
2
3
4
5
6
7
Drs. H. MAHIDIN MAHFUDZ S.Pd. I
SOECIPTO
Hj.NURUL HIDAYATI
YUDO NURWIYANTO
ZENI FARIDA S.Ag
SOGINI SUMARTA
PENASEHAT
PENGAWAS
PENGAWAS
PENGAWAS
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
KEPALA DESA
KETUA BPD
KETUA LPKMD
KETUA TP.PKK
TOKOH MASYARAKA
TOKOH MASYARAKAT
TOKOH MASYARAKAT

Banjarejo, 20 Desember 2011

BPD Desa Banjarejo

MAHFUD, S.Pd.I

STRUKTUR ORGANISASI BUMDes “AL-IKHLAS”
DESA BANJAREJO-DAGANGAN-MADIUN
TAHUN 2011

PENASEHAT
—————————–
KEPALA DESA

Drs.H.Mahidin

PENGAWAS
—————————————
1. Mahfud S.Pd.I (Ketua BPD)
2. Soecipto (Ketua LPKMD)
3. Dra.Hj.Nurul Hidayati
(Ketua TP PKK)

KETUA
—————————–
Yudo Nurwiyanto

SEKRETARIS
———————————-
Zeni Farida S.Ag

BENDAHARA
———————————–
Sogini Sumarta

KA UNIT USAHA
UPK Gerdu Taskin
—————————–
Zainal Arifin
KA UNIT USAHA
PERSEWAAN GEDUNG SERBA GUNA
—————————–
Sugito
KA UNIT USAHA
LMD
—————————–
Soecipto

KA UNIT USAHA
PUAP
—————————–
Subagiyo
KA UNIT USAHA
UPKu “Mutiara Biru”
—————————–
Anang Isbianto

Banjarejo, 20 Desember 2011

BPD Desa Banjarejo

MAHFUD, S.Pd.I

SUSUNAN PENGURUS UNIT USAHA
BUMDes ”AL IKLAS”

DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN

NO UNIT USAHA JABATAN KETERANGAN
NAMA PENGURUS

PERSEWAAN GEDUNG SERBA GUNA
1 SUGITO KETUA
2 JOKO LELONO SEKRETARIS
3 SUSMIYATI BENDAHARA

UPK GERDU TASKIN
1 ZAINAL ARIFIN KETUA
2 TRI MULYONO SEKRETARIS
3 MUJIONO BENDAHARA

LPMD
1 SOECIPTO KETUA
2 PUJI HERMAWAN SEKRETARIS
3 SUPRARTI BENDAHARA

PUAP
1 SUBAGIYO KETUA
2 ANAS BAKRON SEKRETARIS
3 HARINI BENDAHARA

UPKU
1 ANANG ISBIANTO KETUA
2 ERNA FATMAWATI SEKRETARIS
3 KUSNUDIN BENDAHARA

Banjarejo, 20 Desember 2011

BPD Desa Banjarejo

MAHFUD, S.Pd.I

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s