PERDES BANJAREJO No 12 Tentang BUMDes

"Ikhlas Berkarya Makmur Bermartabat"

“Ikhlas Berkarya Makmur Bermartabat”

PERATURAN DESA BANJAREJO

KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR 12 TAHUN  2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang:a.bahwa untuk meningkatkan perekonmian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yangmengelola perekonomian desa.

b.   bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebutpada hurup a. Diatas berdasaran ketentuan pasal 213 ayat (1) Undang-Undangnomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, didesa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat     : 1.Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 1950   tentang  Pembentukan

Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa  Timur   (Lembaran  Negara   Tahun 1950  Nomor 19,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 2004 tentang   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3.  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun 2004 tentang   Perencaaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang  Nomor 32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara   Nomor  4437)

5.  Undang – undang Nomor 33  Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan  antara   Pemerintah Pusat   dan   Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara  Tahun 2004  No.126,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4438); 

6.  Peraturan  Pemerintah   Nomor 72  Tahun  2005    tentang  Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara  Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun  No.10 Tahun 2000  tentang

Kewenangan Kabupaten Madiun  (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2000 Nomor 10  Seri C)

8.  Peraturan  Daerah   Kabupaten  Madiun   Nomor 14  Tahun 2007

T entang  Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 11/ E);

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.33  Tahun  2007 tentang

Petunjuk Pelaksanaan pPreraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan danPengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANJAREJO

dan

KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan:  PERATURAN  DESA  BANJAREJO    TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintahan Desa adalah Pmeritahan Desa Banjarejo
  2. Desa adalah Desa Banjarejo
  3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjarejo
  4. Perangkat desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksakan tugas sehari-hari.
  5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo.
  6. Desa adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan purusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkam asal- usul dan adt-istiadat setempat yangdiakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD. Adalah lembaga yangmerukan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara pemerintah desa.

10. Kewengan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daeah desa.

11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah angggota masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.

12. Pemegan saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II

                                    BENTUK DAN TUJUAN BUMDES

 

Pasal 2

Bentuk BUMDes adalah

  1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disetiapDesa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
  2. BUMDes dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
  3. Bentuk BUMDes adalah perusahaan Desa (Perusdes)
  4. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama  AL IKLAS

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes

  1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
  2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
  3. Menciptakan Lapangan kerja.
  4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
  5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDes meliputi:

  1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan memunyai Prospek untuk berkenmbang.
  2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama asil prodok-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunaan.
  3. Usaha Indrustri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
  4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
  5. Perdagangaan Saprodi,Pupuk,da Obat-obatan Pertanian
  6. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
  7. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 5

Pengembangan Usaha

  1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui musyawarah desa.
  2. Pengembangan BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
  3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat  ( 2 ) Mak BUMDes “AL IKLAS “ berhak menjalankansegala usaha sertatindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal..

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

  1. BUMDes  AL IKLAS berkedudukan dilingkungan Desa Banjaejo.
  2. Jika  diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

  1. Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.

Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;

a. Unit UED-SP                               Rp 47.000.000.

b. Unit UPK GERDU TASKIN       Rp   2.500.000.

c. Unit P3EL                                     Rp 25.000.000

d. Unit LPMD                                   Rp    8.000.000

e. Unit usaha pertanian                 Rp 98.000.000

2.  Bantuan dari Pemerintah Pusat,Propinsi, Daerah.

3.  Pinjaman dari Lembaga Perbankan.

4.  Penyerahan modal pihak ke tiga/swasta.

5.   Permodalan dari masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

  1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
  2. Organisasi Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  3. Masa bakti Kepengurusan  BUMDes selama 5 ( lima ) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

  1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
  2. Badan Pengawas.
  3. Pengurus terdiri dari Ketua,Seketaris,Bendahara, Kepala Unit Usaha.
  4. Kepala Unit Usaha:

a. Unit UED-SP

b. Unit UPK GERDU TASKIN

c. Unit P3EL

d. Unit LPMD

e. Unit usaha pertanian

Pasal 10

PENASIHAT/PEMBINA

  1. Memberikan saran,nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
  2. Mengawasi kegiatan Usaha.
  3. Meminta penjelasantentang persoalan BUMDes.
  4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11

  1. BadanPengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
  2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
    1. Mengikuti perkembangan BUMDes.
    2. Memberikan pendapat,nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
    3. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
    4. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12

KEPENGURUSAN

  1. Pengurus mempunyai tugas:
    1. Mengenbangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
    2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanaan ekonomi desa yang adil dan merata.
    3. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
    4. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
    5. Membuat Rencana Kerja Tahunan  meliputi:
    1. Keebutuhan pendanaan.
    2. Pengadaan barang.
    3. Penyimpanan dan Pendristribusian
    4. Inventaris dan Pemeliharaan .
    5. Perubahan Status Hukum barang BUNDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
    6. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

  1. Penduduk Desa Banjarejo, mempunyai Jiwa wirausaha,berumur minimal 21 Tahun.
  2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kopetensi terhadap perekonomian Desa.
  4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
  5. Sehat jasmani dan Rokani.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

  1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
  2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
  3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
  4. Ketua melaporkan kegiatanusaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
  5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam porum/musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan )meliputi:
    1. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan
    2. Pelaksanaan Ketenagakerjaaan
    3. Produksi dan Pemasaran
    4. Keuntungan dan Kerugian
    5. Hambatan
    6. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya penngurus menyampaikanLaporan pertnggung-jawwaban keungan laba kepeda Kepala Desa.

Pasal 15

KEPENGURUSAN BUMDesDAPAT DIBERHENTIKAN

  1. Selesai masa jabatannya.
  2. Meninggal Dunia.
  3. Mengundurkan Diri.
  4. Tiidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
  5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

  1. Tahun Anggaran BUMDes adalah 1 Januari 2012
  2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha danBUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
  3. Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan                                    10%

b. Kas Desa                                                 20%

c. Ketua                                                        5%

d.Kepala Unit usaha &Pengurus             10%

e. Penasihat                                                  5%

f. Badan Pengawas                                      5%

g. Pemegang Saham                                  40%

h. Dana pendidikan                                     5%

Pasal16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

  1. Dana cadangan Perusahaanadalah kekyaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
  2. Pengurus dapat mengunkan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
  3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
  4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apaabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

  1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
  2. Apabila meninbulkan beban hutang  dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
  3. Bila tidak memerlukan jaminan dantidak mengakibatkan beban hutang  cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

  1. Pengelolaan Secara trasparan .
  2. Pemegang saham terlibat secara aktip dalamperencanaan,pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDes.
  3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
  4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
  5. Pengelolaan secara berkelanjutan,memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 19

  1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa:
    1. Peringatan Lisan.
  1. Peringatan Tertulis.
  2. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
  3. Di ajukan ke Pengadilan
  1. Apbila pengurus tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelengarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.
  2. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 20

  1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib mengunakan kop surat dan Stempel resmi.
  2. BukuadministrasiBUMDes terdiri dari:
    1. Buku pengurus
    2. Buku Notulen,Agenda surat Masuk Dan Keluar
    3. Buku Kasdan Progam Kerja
    4. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
  1. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
  2. Pembinaan Teknis BUMDes dilakuakan oleh Pemerintahan Daerah  Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas danfungsi.
  3. BAPEMMAS  kabupaten Madiun melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan,pendampingan,dan pengawasan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDesa dan BPD.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banjarejo

Pada tanggal20 Desember 2011

KEPALA DESA BANJAREJO

         Drs. H. MAHIDIN

Diundangkan di Banjarejo

pada tanggal 20 Desember 2011

( Drs. H. Mahidin Azhari)

 

LEMBARAN DESA BANJAREJO, KECAMATAN DAGANGAN, KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR  12

===============================================

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(  B P D  )

DESA BANJAREJO

KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN BUMDes

“AL IKLAS”SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

Menimbang :  a. Bahwa  sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2000 Penetapan PeraturanDesaatas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud papa huruf b. Rancangan peraturan Desa Banjarejo tentang pendirian BUMDes “AL IKLAS” SEBAGAI Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2. Undang – undang Nomor 33  Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan  antara   Pemerintah Pusat   dan   Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara  Tahun 2004  No.126,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4438);

3.  Keputusan Menteri Dalam Negeri  No.76 Tahun 2000 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

4. Perturan Daerah Kabupten Madiun  No.3 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

5. Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun  Nomor 6  Tahun 2000

Pembentukan BPD

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun  Nomor 7  Tahun 2007

Tentang peraturan desa.

7. Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun  Nomor 14  Tahun 2007

Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Memperhatikan :

  1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 23

Maret  sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;

  1. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada

tanggal 23 Maret  sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG PENDIRIAN BUMDes ’AL IKLAS’ SEBAGAI PERUSAHAAN DESA

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banjarejo Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes ”AL IKLAS’

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di  Banjarejo

PadaTanggal:20Desember 2011

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

MAHFUD S.Ag.

Tembusan :

Yth.  1. Bapak Kepala Desa Banjarejo

2. Bapak Camat Dagangan

3. Bapak Bupati Madiun

LAMPIRAN I :    PERATURAN DESA BANJAREJO

NOMOR                   : 1 Tahun  2010

TANGGAL               : 3 Januari 2010

 

SUSUNAN PENGURUS BUMDes

“AL IKLAS’

 DESA BANJAREJO

KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

NO

N A M A

J A B A T A N

1

2

3

4

5

6

7

Drs. H. Mahidin

Suyanto

Sri Ruchami

Mustofa

Subagiyo

Kepala Desa

Sekretaris

Kepala Dusun II (Banjarejo)

Kepala Dusun III (Dusun Gebang)

Pembantu Kasun

Staf Urusan Pemerintahan

– Staf Urusan Umum

     Banjarejo,  3 Januari 2010

       KEPALA DESA BANJAREJO

                      Drs. H. MAHIDIN

============================================

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s